Pelatihan Peningkatan Kapasitas APARATUR DESA

DKH – Pembangunan desa merupakan suatu upaya dalam pembangunan nasional dengan melibatkan semua bidang yang ada dalam masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga desa menjadi sorotan utama dalam pembangunan.

Photo : Pembukaan Pelatihan

Peranan penting yang dimiliki desa dalam pembangunan di negara ini dilihat dari kontribusi dalam segala aspek. Peran yang diemban oleh desa dalam rangka pembangunan telah diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014, yang kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah kemudian melalui Menteri dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 114 Tahun 2014 yang mengatur secara lebih terperinci perihal Pedoman Pembangunan Desa. Inilah  sebabnya Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa.

Photo : tampak peserta pelatihan

Untuk hal itu, Pemerintah Desa Kampung Hilir menggelar pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur serta Kelembagaan Desa se-Desa Kampung Hilir yang digelar di balai pertemuan desa kampung hilir pada tanggal 11 Desember 2017.

Pelatihan tersebut di ikuti oleh 40 orang lebih meliputi dari Staff/perangkat, BPD, LPM, KPMD, TPK, RW, dan RT, dan dilaksanakan sesuai kapasitas masing-masing sehingga dalam kegiatan tersebut menggunakan tempat balai pertemuan dan kantor desa.

Ada 5 narasumber yang di hadirkan untuk memberi materi dalam acara tersebut, seperti Alfiandri,S TA Insfrastuktur, Yance TA PSD, Andri Yudi TA PMD, dari kabupaten bintan.dan Tentang TPK yang Disampaikan oleh SIHARTO dan KPMD yang di sampaikan oleh HERY IMELZA Selaku Pendamping Desa kecamatan.

Sekdes juga dari salah satu peserta dalam kegiatan tersebut, atau yang akrab di sapa Bang To, berharap “Semoga dengan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, dapat mendorong terwujudnya desa Kampung Hilir yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa kehilangan jati dirinya sebagaimana dikehendaki pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Semua Lini siap untuk bekerja sesuai TUPOKSI masing-masing” harapnya.

 

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan